JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 1.022 hasil yang relevan dengan "program pendanaan pemerintah untuk nelayan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PIUTANG | PENGHAPUSAN
PP 47 TAHUN 2024

Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

  • Ditetapkan: 05 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
EMAS | TARIF BEA KELUAR
PMK 80 TAHUN 2025

Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar

  • Ditetapkan: 17 Nov 2025
  • Diundangkan: 09 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
JAMINAN KECELAKAAN KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 7 TAHUN 2025

Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri padat Karya Tertentu Tahun 2025

  • Ditetapkan: 07 Feb 2025
  • Diundangkan: 07 Feb 2025
Thumbnail
BAGAN AKUN STANDAR | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 42 TAHUN 2025

Sinergi Bagan Akun Standar pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

  • Ditetapkan: 17 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | PEMBERIAN DUKUNGAN
220/PMK.08/2022

Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Ko...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN | TENTARA NASIONAL INDONESIA
PMK 118 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari...

  • Ditetapkan: 31 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENYELENGGARAAN
PP 37 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PENGANGGARAN | STANDAR BIAYA
PMK 32 TAHUN 2025

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 14 Mei 2025
  • Diundangkan: 20 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | KARTU PRAKERJA
PERPRES 36 TAHUN 2020

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

  • Ditetapkan: 26 Feb 2020
  • Diundangkan: 28 Feb 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap dan

Thumbnail
APBD | KEBIJAKAN FISKAL
PMK 101 TAHUN 2024

Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara d...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 6
  • 7
  • 8
  • ...
  • 103

Loading...
Quick Look - ??
  • pendanaan untuk nelayan...
  • program kredit mikro nelayan...
  • bantuan sarana prasarana perikanan...
  • pelatihan manajemen keuangan nelayan...
  • insentif pajak untuk sektor perikanan...