JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 96 hasil yang relevan dengan "program subsidi pemerintahan "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
132/PUU-XII/2014

Pengujian UU no 27 tahun 2014 tentang APBN 2015 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
    253/PMK.05/2016

    Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
    185/PMK.02/2020

    Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

    • Ditetapkan: 24 Nov 2020
    • Diundangkan: 24 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
    146/PMK.05/2015

    Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

    • Ditetapkan: 30 Jul 2015
    • Diundangkan: 30 Jul 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | SUBSIDI
    20/PMK.05/2016

    Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

    • Ditetapkan: 17 Feb 2016
    • Diundangkan: 17 Feb 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MEKANISME | PERGURUAN TINGGI NEGERI
    PP 58 TAHUN 2013

    Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

    • Ditetapkan: 22 Agu 2013
    • Diundangkan: 22 Agu 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    10/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015 (Pasal 23A) terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
      210/PMK.02/2019

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

      • Ditetapkan: 31 Des 2019
      • Diundangkan: 31 Des 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PELAKSANAAN | IMBAL JASA PENJAMINAN
      105/PMK.05/2015

      Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

      • Ditetapkan: 28 Mei 2015
      • Diundangkan: 28 Mei 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      47/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10

        Loading...
        Quick Look - ??
        • subsidi ekonomi...
        • program bantuan sosial...
        • pengelolaan anggaran pemerintah...
        • kebijakan fiskal...
        • transparansi dalam subsidi...