262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 8, Pasal 3, dan Pasal 32

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

123/PMK.010/2018

Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Keuangan

• Ditetapkan: 21 Sep 2018
• Diundangkan: 24 Sep 2018

Relevan terhadapPasal 1

PP 72 TAHUN 2010

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

• Ditetapkan: 22 Okt 2010
• Diundangkan: 22 Okt 2010

Relevan terhadapPasal 72

KepDJPPR KEP-53/PR/2019

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2Ol9

• Ditetapkan: 25 Okt 2019

Relevan terhadapMemutuskan

KepDJPPR KEP-47/PR/2019

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2019

• Ditetapkan: 20 Agu 2019

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

KepDJPPR KEP-73/PR/2015

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016

• Ditetapkan: 18 Des 2015

Relevan terhadapMemutuskan

UU 20 TAHUN 2011

Rumah Susun

• Ditetapkan: 10 Nov 2011
• Diundangkan: 10 Nov 2011

Relevan terhadapPasal 84 dan Pasal 85

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019