JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 104 hasil yang relevan dengan "visualisasi aset daerah berbasis GIS "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 13 TAHUN 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 18 Nov 2005
  • Diundangkan: 18 Nov 2005
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    25/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      34/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
        22/PMK.05/2022

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 14 Mar 2022
        • Diundangkan: 15 Mar 2022

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
        231/PMK.05/2022

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2022
        • Diundangkan: 30 Des 2022

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        234/PMK.05/2020

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2020
        • Diundangkan: 30 Des 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
        224/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
        225/PMK.05/2016

        Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
        127/PMK.05/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

        • Ditetapkan: 21 Sep 2018
        • Diundangkan: 24 Sep 2018
        • 1
        • ...
        • 6
        • 7
        • 8
        • ...
        • 11

        Loading...
        Quick Look - ??
        • visualisasi aset daerah...
        • GIS untuk pengelolaan aset...
        • analisis spasial aset pemerintah...
        • pemetaan aset daerah berbasis teknologi...
        • pemantauan aset daerah menggunakan GIS...