JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 730 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan sumber daya alam desa "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

  • Ditetapkan: 13 Sep 2001
  • Diundangkan: 13 Sep 2001
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      230/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Hibah.

      • Ditetapkan: 21 Des 2011
      • Diundangkan: 21 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
      154/PMK.05/2013

      Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 13 Nov 2013
      • Diundangkan: 13 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG FISKAL | KLASIFIKASI BARANG
      132/PMK.010/2015

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk ata...

      • Ditetapkan: 08 Jul 2015
      • Diundangkan: 09 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN
      69/PMK.05/2015

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi.

      • Ditetapkan: 27 Mar 2015
      • Diundangkan: 27 Mar 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
      PP 44 TAHUN 2004

      Perencanaan Hutan

      • Ditetapkan: 18 Okt 2004
      • Diundangkan: 18 Okt 2004

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMBAYARAN
      117/PMK.02/2005

      Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

      • Ditetapkan: 29 Nov 2005
      • Diundangkan: 29 Nov 2005

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 69
      • 70
      • 71
      • 72
      • 73

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pemanfaatan sumber daya alam...
      • pengelolaan keuangan desa...
      • pembangunan ekonomi berkelanjutan...
      • investasi sumber daya lokal...
      • desa mandiri ekonomi...