JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15465 (Release-30)

    Ditemukan 913 hasil yang relevan dengan "pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | PERTANGGUNGJAWABAN
    183/PMK.07/2013

    Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 13 Des 2013
    • Diundangkan: 13 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
    58/PMK.07/2015

    Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T...

    • Ditetapkan: 18 Mar 2015
    • Diundangkan: 18 Mar 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
    03/PMK.011/2012

    Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

    • Ditetapkan: 04 Jan 2012
    • Diundangkan: 04 Jan 2012

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
      139/PMK.07/2019

      Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 07 Okt 2019
      • Diundangkan: 01 Jan 1900
      • Konsolidasi

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | FUNGSI
      PP 104 TAHUN 2015

      Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

      • Ditetapkan: 22 Des 2015
      • Diundangkan: 28 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | PERTAMBANGAN BATUBARA | PEDOMAN AKUNTANSI
      196/PMK.05/2014

      Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

      • Ditetapkan: 06 Okt 2014
      • Diundangkan: 07 Okt 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | COVID-19 | PROGRAM PEN
      185/PMK.02/2020

      Pengelolaan Anggaran dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional

      • Ditetapkan: 24 Nov 2020
      • Diundangkan: 24 Nov 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | BMN | INFRASTRUKTUR | BARANG MILIK NEGARA
      65/PMK.06/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan ...

      • Ditetapkan: 26 Apr 2016
      • Diundangkan: 27 Apr 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      59/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 69
        • 70
        • 71
        • ...
        • 92
        Quick Look - ??