JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 739 hasil yang relevan dengan "efisiensi anggaran di sektor publik "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-VI/2008

Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK
    172/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada Kementerian Perindustrian.

    • Ditetapkan: 09 Sep 2015
    • Diundangkan: 09 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    12/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAYANAN UMUM | PEMBERIAN BONUS
      217/PMK.05/2009

      Pedoman Pemberian Bonus atas Prestasi Bagi Rumah Sakit Eks-Perjan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 17 Des 2009
      • Diundangkan: 17 Des 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
      PP 23 TAHUN 2010

      Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

      • Ditetapkan: 01 Feb 2010
      • Diundangkan: 01 Feb 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
      30/PMK.010/2010

      Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

      • Ditetapkan: 09 Feb 2010
      • Diundangkan: 09 Feb 2010
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      25/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 70
        • 71
        • 72
        • 73
        • 74

        Loading...
        Quick Look - ??
        • efisiensi anggaran publik...
        • manajemen anggaran kementerian keuangan...
        • pengendalian biaya sektor publik...
        • metode penganggaran berbasis kinerja...
        • strategi penghematan anggaran pemerintah...