JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 765 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam program jaminan sosial "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
13/PUU-X/2012

Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    28/PUU-IX/2011

    Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      73 P/HUM/2013

      Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERTANGGUNGJAWABAN DANA | TATACARA PENYEDIAAN
        121/PMK.02/2011

        Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

        • Ditetapkan: 01 Agu 2011
        • Diundangkan: 01 Agu 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
        217/PMK.05/2016

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
        220/PMK.05/2016

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | JENIS BARANG KENA PAJAK
        106/PMK.010/2015

        Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

        • Ditetapkan: 08 Jun 2015
        • Diundangkan: 09 Jun 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEGIATAN USAHA | PERUBAHAN KEEMPAT
        107/PMK.010/2015

        Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran ata...

        • Ditetapkan: 08 Jun 2015
        • Diundangkan: 09 Jun 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
        68/PMK.05/2015

        Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

        • Ditetapkan: 27 Mar 2015
        • Diundangkan: 27 Mar 2015
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        35/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 70
          • 71
          • 72
          • ...
          • 77

          Loading...
          Quick Look - ??
          • transparansi pengelolaan dana...
          • akuntabilitas program jaminan sosial...
          • laporan keuangan jaminan sosial...
          • audit kebijakan sosial...
          • partisipasi publik dalam program sosial...