JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 782 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal dan program P3 "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
228/PMK.05/2010

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
25/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
      200/PMK.01/2016

      Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

      • Ditetapkan: 27 Des 2016
      • Diundangkan: 27 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN | SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
      PP 65 TAHUN 2010

      Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

      • Ditetapkan: 27 Agu 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BANTUAN SOSIAL | BELANJA
      81/PMK.05/2012

      Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 01 Jun 2012
      • Diundangkan: 01 Jun 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
      PP 7 TAHUN 2008

      Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2008
      • Diundangkan: 04 Feb 2008

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
      128/PMK.01/2015

      Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MPR | DPD
      UU 27 TAHUN 2009

      Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Agu 2009
      • Diundangkan: 29 Agu 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
      223/PMK.05/2015

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

      • Ditetapkan: 15 Des 2015
      • Diundangkan: 15 Des 2015
      • 1
      • ...
      • 72
      • 73
      • 74
      • ...
      • 79

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan fiskal berkelanjutan...
      • program P3 untuk penguatan ekonomi...
      • dampak kebijakan fiskal terhadap investasi...
      • pelaksanaan program P3 di daerah...
      • strategi pengelolaan anggaran negara...