JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 784 hasil yang relevan dengan "pengelolaan anggaran daerah "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
45/PUU-X/2012

Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LAPORAN KEUANGAN | TATA CARA PENYUSUNAN
    08/PMK.05/2010

    Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 25 Jan 2010
    • Diundangkan: 25 Jan 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEDOMAN UMUM | DANA INSENTIF DAERAH
    198/PMK.07/2009

    Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 03 Des 2009
    • Diundangkan: 03 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MONITORING | HIBAH
    33/PMK.08/2010

    Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah.

    • Ditetapkan: 12 Feb 2010
    • Diundangkan: 12 Feb 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    91/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
        224/PMK.07/2009

        Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 23 Des 2009
        • Diundangkan: 23 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        230/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Hibah.

        • Ditetapkan: 21 Des 2011
        • Diundangkan: 21 Des 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
        PP 7 TAHUN 2008

        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2008
        • Diundangkan: 04 Feb 2008

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
        120/PMK.05/2009

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

        • Ditetapkan: 07 Jul 2009
        • Diundangkan: 07 Jul 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 73
        • 74
        • 75
        • ...
        • 79

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengelolaan keuangan daerah...
        • strategi anggaran berbasis kinerja...
        • evaluasi efektivitas belanja daerah...
        • transparansi pengelolaan anggaran...
        • perencanaan dan pengendalian anggaran daerah...