JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 801 hasil yang relevan dengan "distribusi pendapatan dan pajak progresif "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
203/PMK.07/2009

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 04 Des 2009
  • Diundangkan: 04 Des 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
28/PMK.05/2010

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 04 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
120/PMK.05/2009

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

  • Ditetapkan: 07 Jul 2009
  • Diundangkan: 07 Jul 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
MASYARAKAT | BERPENDAPATAN RENDAH
99/PMK.02/2009

Subsidi Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2009.

  • Ditetapkan: 26 Mei 2009
  • Diundangkan: 26 Mei 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XI/2013

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
        PP 7 TAHUN 2008

        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2008
        • Diundangkan: 04 Feb 2008

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
        224/PMK.07/2009

        Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 23 Des 2009
        • Diundangkan: 23 Des 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 74
        • 75
        • 76
        • ...
        • 81

        Loading...
        Quick Look - ??
        • distribusi pendapatan...
        • pajak progresif...
        • kebijakan fiskal...
        • keadilan sosial...
        • pengelolaan anggaran publik...