JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 758 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan NPWP dalam pelayanan publik "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA PEMERINTAH
    PP 20 TAHUN 2004

    Rencana Kerja Pemerintah

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
    UU 30 TAHUN 2002

    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    • Ditetapkan: 27 Des 2002
    • Diundangkan: 27 Des 2002

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TENAGA LISTRIK | USAHA PENUNJANG
    PP 25 TAHUN 1995

    Usaha Penunjang Tenaga Listrik.

    • Ditetapkan: 10 Agu 1995
    • Diundangkan: 09 Agu 1995

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENATAAN RUANG
    UU 24 TAHUN 1992

    Penataan Ruang.

    • Ditetapkan: 13 Okt 1992
    • Diundangkan: 13 Okt 1992

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
    965/KMK.04/1983

    Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

    • Ditetapkan: 31 Des 1983
    • Diundangkan: 31 Des 1983

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 74
    • 75
    • 76

    Loading...
    Quick Look - ??
    • penerapan NPWP dalam administrasi perpajakan...
    • manfaat NPWP untuk layanan publik...
    • peran NPWP dalam transparansi keuangan publik...
    • penggunaan NPWP dalam program bantuan sosial...
    • NPWP sebagai syarat dalam pelayanan publik di sektor keuangan...