JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 795 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan pajak untuk pengembangan infrastruktur "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
49/PMK.02/2011

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2011
  • Diundangkan: 17 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEMERIKSAAN
231/PMK.02/2009

Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
113/PMK.02/2009

Rekening Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 23 Jun 2009
  • Diundangkan: 23 Jun 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
PP 29 TAHUN 2009

Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

  • Ditetapkan: 24 Mar 2009
  • Diundangkan: 24 Mar 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
35/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
    179/PMK.06/2009

    Penilaian Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 19 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
    247/PMK.07/2015

    Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    128/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      120/PMK.05/2009

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

      • Ditetapkan: 07 Jul 2009
      • Diundangkan: 07 Jul 2009
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        • 1
        • ...
        • 75
        • 76
        • 77
        • ...
        • 80

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pemanfaatan pajak untuk infrastruktur...
        • pembiayaan infrastruktur melalui pajak...
        • insentif pajak untuk proyek infrastruktur...
        • pajak dan pembangunan berkelanjutan...
        • kebijakan fiskal untuk pengembangan infrastruktur...