JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 817 hasil yang relevan dengan "peran pajak dalam pembangunan infrastruktur "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
    PP 2 TAHUN 2009

    Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

    • Ditetapkan: 16 Feb 2009
    • Diundangkan: 16 Feb 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
    147/PMK.04/2011

    Kawasan Berikat.

    • Ditetapkan: 06 Sep 2011
    • Diundangkan: 06 Sep 2011

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEMERIKSAAN
    231/PMK.02/2009

    Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGALOKASIAN
    247/PMK.07/2015

    Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

    • Ditetapkan: 29 Des 2015
    • Diundangkan: 29 Des 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
    248/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 28 Des 2012
    • Diundangkan: 28 Des 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DEPARTEMEN DALAM NEGERI
    PP 71 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 16 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
    235/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENURUNAN TARIF PAJAK | PAJAK PENGHASILAN BADAN
    PP 81 TAHUN 2007

    Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

    • Ditetapkan: 28 Des 2007
    • Diundangkan: 28 Des 2007
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    27/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 75
      • 76
      • 77
      • ...
      • 82

      Loading...
      Quick Look - ??
      • peran pajak dalam pendanaan infrastruktur...
      • strategi perpajakan untuk pembangunan berkelanjutan...
      • kontribusi pajak terhadap pembangunan infrastruktur publik...
      • efisiensi pengelolaan pajak untuk proyek infrastruktur...
      • pajak sebagai sumber pendanaan infrastruktur negara...