JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 861 hasil yang relevan dengan "peran pemerintah dalam transformasi industri "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
83/PUU-XI/2013

Uji meteriil Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU APBN Tahun 2013 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat ...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    73 P/HUM/2013

    Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      64P/HUM/2013

      Uji materiil Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Undang-Undan...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        46 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          44/PUU-IX/2011

          Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG PERBENDAHARAAN | LUAR NEGERI
            40/PMK.05/2015

            Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

            • Ditetapkan: 09 Mar 2015
            • Diundangkan: 09 Mar 2015
            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            58/PUU-X/2012

            Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 te...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              PEMERIKSA PAJAK | PETUNJUK TEKNIS
              133/PMK.03/2018

              Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

              • Ditetapkan: 21 Sep 2018
              • Diundangkan: 27 Sep 2018
              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              71/PUU-IX/2011

              Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                Tidak Berlaku
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
                147/PMK.04/2011

                Kawasan Berikat.

                • Ditetapkan: 06 Sep 2011
                • Diundangkan: 06 Sep 2011

                Relevan terhadap

                • 1
                • ...
                • 76
                • 77
                • 78
                • ...
                • 87

                Loading...
                Quick Look - ??
                • peran pemerintah dalam pengembangan industri...
                • kebijakan fiskal untuk transformasi industri...
                • insentif pajak untuk inovasi industri...
                • dukungan keuangan untuk sektor industri...
                • regulasi industri berkelanjutan oleh kementerian keuangan...