JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 780 hasil yang relevan dengan "sistem informasi manajemen aset kementerian keuangan "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-X/2012

    Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      128/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
        PP 36 TAHUN 2008

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

        • Ditetapkan: 19 Mei 2008
        • Diundangkan: 19 Mei 2008

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEUANGAN | PERIMBANGAN
        UU 25 TAHUN 1999

        Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

        • Ditetapkan: 17 Mei 1999
        • Diundangkan: 17 Mei 1999
        Thumbnail
        HUKUM UMUM
        Warta BPHN Tahun Ke V Edisi XXIII September - Desember 2018

        BPHN

        • Diterbitkan: 01 Sep 2018

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA
        Sektor Keuangan Kita

        Badan Kebijakan Fiskal

        • Diterbitkan: 01 Jun 2020

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 76
        • 77
        • 78

        Loading...
        Quick Look - ??
        • sistem informasi manajemen aset...
        • pengelolaan aset negara...
        • efisiensi penggunaan anggaran...
        • transparansi laporan keuangan...
        • kebijakan pengadaan barang dan jasa...