JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 861 hasil yang relevan dengan "data terintegrasi untuk program sosial "
Dalam 0.108 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PT. ASKES
35/PMK.02/2011

Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Askes (Persero).

  • Ditetapkan: 28 Feb 2011
  • Diundangkan: 28 Feb 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
33/PMK.06/2012

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 23 Feb 2012
  • Diundangkan: 24 Feb 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
154/PMK.05/2013

Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
31 P/HUM/2017

Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    47/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2015
    • Diundangkan: 11 Mar 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      1/PUU-X/2012

      PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | POLITEKNIK KESEHATAN
        152/PMK.05/2013

        Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada Kementerian Kesehatan.

        • Ditetapkan: 12 Nov 2013
        • Diundangkan: 12 Nov 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        57/PUU-VIII/2010

        Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 78
          • 79
          • 80
          • ...
          • 87

          Loading...
          Quick Look - ??
          • data terintegrasi program sosial...
          • sistem informasi pengelolaan bantuan sosial...
          • analisis data untuk kebijakan fiskal...
          • optimalisasi anggaran untuk program sosial...
          • pengukuran dampak program bantuan pemerintah...