JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 830 hasil yang relevan dengan "dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan anggaran "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XI/2013

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    46 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
      234/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      73 P/HUM/2013

      Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
        PP 56 TAHUN 2005

        Sistem Informasi Keuangan Daerah

        • Ditetapkan: 09 Des 2005
        • Diundangkan: 09 Des 2005

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
        224/PMK.07/2009

        Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 23 Des 2009
        • Diundangkan: 23 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
        28/PMK.05/2010

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2010
        • Diundangkan: 04 Feb 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
        91/PMK.05/2010

        Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

        • Ditetapkan: 21 Apr 2010
        • Diundangkan: 21 Apr 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-VI/2008

        Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
          PP 44 TAHUN 2004

          Perencanaan Hutan

          • Ditetapkan: 18 Okt 2004
          • Diundangkan: 18 Okt 2004

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 78
          • 79
          • 80
          • ...
          • 83

          Loading...
          Quick Look - ??
          • dialog pemerintah masyarakat pengelolaan anggaran...
          • partisipasi publik dalam anggaran...
          • transparansi anggaran pemerintah...
          • akuntabilitas pengelolaan keuangan...
          • kebijakan fiskal partisipatif...