JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 812 hasil yang relevan dengan "efisiensi pajak untuk pembangunan publik "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA REBOISASI | REBOISASI
PP 35 TAHUN 2002

Dana Reboisasi

  • Ditetapkan: 08 Jun 2002
  • Diundangkan: 08 Jun 2002

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Ditetapkan: 27 Des 2002
  • Diundangkan: 27 Des 2002
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 23 Nov 1997
  • Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | PAJAK PENGHASILAN
PP 3 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah atau Tanah dan Bangunan.

  • Ditetapkan: 02 Mar 1994
  • Diundangkan: 02 Mar 1994

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

  • Ditetapkan: 20 Apr 1998
  • Diundangkan: 20 Apr 1998
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEUANGAN | PERIMBANGAN
UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

  • Ditetapkan: 17 Mei 1999
  • Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBAYARAN | TANAH DAN BANGUNAN
PP 48 TAHUN 1994

Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

  • Ditetapkan: 27 Des 1994
  • Diundangkan: 27 Des 1994

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PENGASILAN | JUAL BELI
PP 27 TAHUN 1996

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau ...

  • Ditetapkan: 16 Apr 1996
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 07 Jul 1997
  • Diundangkan: 07 Jul 1997
  • 1
  • ...
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82

Loading...
Quick Look - ??
  • efisiensi pajak...
  • pembangunan infrastruktur publik...
  • kebijakan perpajakan berkelanjutan...
  • optimalisasi penerimaan negara...
  • kolaborasi fiskal daerah...