JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 833 hasil yang relevan dengan "transparansi dan akuntabilitas pengadaan pemerintah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BANTUAN LANGSUNG PUPUK | TATA CARA
210/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

  • Ditetapkan: 10 Des 2009
  • Diundangkan: 10 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
52/PUU-IX/2011

Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    84/PUU-IX/2011

    Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERSETUJUAN | PENGADAAN BARANG/JASA
      56/PMK.02/2010

      Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

      • Ditetapkan: 02 Mar 2010
      • Diundangkan: 02 Mar 2010

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PINJAMAN DALAM NEGERI | TATACARA PENARIKAN
      91/PMK.05/2010

      Tata Cara Penarikan Pinjaman dalam Negeri.

      • Ditetapkan: 21 Apr 2010
      • Diundangkan: 21 Apr 2010

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
      104/PMK.010/2016

      Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 30 Jun 2016
      • Diundangkan: 30 Jun 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
        PP 2 TAHUN 2006

        Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

        • Ditetapkan: 30 Jan 2006
        • Diundangkan: 30 Jan 2006

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANGGARAN | KLASIFIKASI
        101/PMK.02/2011

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 11 Jul 2011
        • Diundangkan: 11 Jul 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PROGRAM DIPLOMA KEUANGAN | SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
        94/PMK.01/2010

        Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaringan dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan Ii Dari Lulusan Program Diploma I dan Iii ...

        • Ditetapkan: 30 Apr 2010
        • Diundangkan: 30 Apr 2010

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 78
        • 79
        • 80
        • ...
        • 84

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi pengadaan pemerintah...
        • akuntabilitas anggaran publik...
        • pengelolaan keuangan negara yang baik...
        • sistem informasi pengadaan berbasis elektronik...
        • partisipasi masyarakat dalam pengadaan pemerintah...