JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 145 hasil yang relevan dengan "Ekonomi Lokal "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
PELABUHAN BEBAS SABANG | PENETAPAN
UU 37 TAHUN 2000

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-...

  • Ditetapkan: 21 Des 2000
  • Diundangkan: 21 Des 2000

Relevan terhadap

Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
DIPERBOLEHKAN BEKERJA | KONVENSI ILO
UU 20 TAHUN 1999

Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).

  • Ditetapkan: 07 Mei 1999
  • Diundangkan: 07 Mei 1999
Thumbnail
PERKOPERASIAN
UU 25 TAHUN 1992

Perkoperasian

  • Ditetapkan: 21 Okt 1992
  • Diundangkan: 21 Okt 1992

Relevan terhadap

Thumbnail
PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIllA Tahun 2024

PT VVF INDONESIA

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      38 P/HUM/2022

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KENDARAAN BERMOTOR | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
        31/PMK.010/2021

        Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah...

        • Ditetapkan: 31 Mar 2021
        • Diundangkan: 01 Apr 2021

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        32 P/HUM/2021

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          58 P/HUM/2020

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 7
            • 8
            • 9
            • ...
            • 15

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pengembangan ekonomi daerah...
            • kebijakan fiskal untuk pertumbuhan lokal...
            • analisis potensi sektor ekonomi lokal...
            • pengelolaan anggaran daerah...
            • investasi untuk pembangunan ekonomi lokal...