JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 127 hasil yang relevan dengan "QR code dan partisipasi publik "
Dalam 0.046 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | DANA INSENTIF DAERAH
141/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

  • Ditetapkan: 14 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
11 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    11 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 7 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      80/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
        234/PMK.01/2015

        Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 21 Des 2015
        • Diundangkan: 21 Des 2015

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        50/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
          18/PMK.07/2023

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 28 Feb 2023
          • Diundangkan: 01 Mar 2023
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          07 P/HUM/2018

          Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
            76/PMK.07/2022

            Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

            • Ditetapkan: 18 Apr 2022
            • Diundangkan: 18 Apr 2022

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 7
            • 8
            • 9
            • ...
            • 13

            Loading...
            Quick Look - ??
            • QR code dalam transparansi anggaran...
            • QR code untuk feedback publik...
            • QR code dalam pelaporan keuangan...
            • QR code untuk akses informasi perpajakan...
            • QR code dalam program dukungan masyarakat...