JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 1.357 hasil yang relevan dengan "Wajib Pajak "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
DANA BAGI HASIL | ALOKASI DIFINITIF
193/PMK.07/2008

Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Psal ...

  • Ditetapkan: 28 Nov 2008
  • Diundangkan: 28 Nov 2008
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL | WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
256/PMK.03/2008

Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjua...

  • Ditetapkan: 31 Des 2008
  • Diundangkan: 31 Des 2008
Thumbnail
TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGALIHAN HARTA
141/PMK.08/2017

Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Lua...

  • Ditetapkan: 23 Okt 2017
  • Diundangkan: 23 Okt 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
131.1/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Difinitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal...

  • Ditetapkan: 30 Okt 2007
  • Diundangkan: 30 Okt 2007
Thumbnail
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | PAJAK PENGASILAN PS.21
174/PMK.07/2007

Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal...

  • Ditetapkan: 27 Des 2007
  • Diundangkan: 27 Des 2007
Thumbnail
101/PMK.02/2006

Penetapan Alokasi Difinitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal...

  • Ditetapkan: 31 Okt 2006
  • Diundangkan: 31 Okt 2006
Thumbnail
PENYERTAAN MODAL | WAJIB PAJAK
107/PMK.03/2017

Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Sela...

  • Ditetapkan: 26 Jul 2017
  • Diundangkan: 26 Jul 2017

Relevan terhadap dan

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
62/PMK.03/2021

Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/ atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial ya...

  • Ditetapkan: 07 Jun 2021
  • Diundangkan: 14 Jun 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PER-13/PJ/2020

Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara Jabatan Sehubungan dengan Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usah...

  • Ditetapkan: 26 Jun 2020
Thumbnail
127/PMK.07/2006

Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal...

  • Ditetapkan: 15 Des 2006
  • Diundangkan: 15 Des 2006
  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 136

Loading...
Quick Look - ??
  • Wajib Pajak...
  • kewajiban pajak...
  • reformasi perpajakan...
  • kepatuhan pajak...
  • insentif pajak...