JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 109 hasil yang relevan dengan "akuntabilitas pelayanan publik "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
68 P/HUM/2014

Uji materiil terhadap Pasal 1 angka 3 dan angka 4, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otorita...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    41 P/HUM/2015

    Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      62 P/HUM/2015

      Uji materiil terhadap PP 80 tahun 2007 ttg tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berdasar UU 6 tahun 1983

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        80/PUU-XII/2014

        Pengujian Pasal 27 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
          69 P/HUM/2014

          Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
            73 P/HUM/2013

            Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              28 P/HUM/2015

              Uji materiil terhadap PP 94 tahun 2012 ttg hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah MA

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                67 P/HUM/2014

                Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan PTPN III bertentangan d...

                  Relevan terhadap, , dan

                  Thumbnail
                  PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                  60 P/HUM/2014

                  Uji materiil terhadap PMK No. 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UU No. 34 Tahun 19...

                    Relevan terhadap, , dan

                    Thumbnail
                    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                    44/PUU-IX/2011

                    Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

                      Relevan terhadap

                      • 1
                      • ...
                      • 7
                      • 8
                      • 9
                      • 10
                      • 11

                      Loading...
                      Quick Look - ??
                      • akuntabilitas keuangan publik...
                      • transparansi anggaran pemerintah...
                      • pengelolaan dana publik...
                      • evaluasi kinerja pelayanan publik...
                      • sistem pelaporan keuangan yang efektif...