JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 117 hasil yang relevan dengan "daya saing fiskal "
Dalam 0.044 detik
Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
45/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010...

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP | IMPOR BARANG DAN BAHAN
43/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap untuk Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
46/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik dan Karung Plastik untuk Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | TAHUN 2020
UU 20 TAHUN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
  • Diundangkan: 18 Okt 2019
Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
INDUSTRI ALAT-ALAT BESAR | IMPOR BARANG DAN BAHAN
53/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar oleh Industri Alat...

  • Ditetapkan: 24 Feb 2010
  • Diundangkan: 24 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMASAN PLASTIK
114/PMK.011/2011

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film,...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2011
  • Diundangkan: 18 Jul 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 20 Feb 2023
  • Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PPN BM | DAERAH PABEAN
PP 49 TAHUN 2022

Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas ...

  • Ditetapkan: 12 Des 2022
  • Diundangkan: 12 Des 2022
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • daya saing fiskal...
  • kebijakan pajak yang kompetitif...
  • efisiensi belanja publik...
  • pengelolaan utang yang berkelanjutan...
  • reformasi perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi...