JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 86 hasil yang relevan dengan "hak-hak investor "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | JALAN TOL
    168/PMK.08/2016

    Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

    • Ditetapkan: 10 Nov 2016
    • Diundangkan: 10 Nov 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    27/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
        209/PMK.05/2015

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

        • Ditetapkan: 27 Nov 2015
        • Diundangkan: 27 Nov 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          71/PUU-IX/2011

          Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
            87/PMK.01/2019

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

            • Ditetapkan: 11 Jun 2019
            • Diundangkan: 11 Jun 2019
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ORGANISASI DAN TATAKERJA | PERUBAHAN KEDUA
            229/PMK.01/2019

            Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

            • Ditetapkan: 31 Des 2019
            • Diundangkan: 31 Des 2019
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
            212/PMK.01/2017

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

            • Ditetapkan: 29 Des 2017
            • Diundangkan: 29 Des 2017
            • 1
            • ...
            • 7
            • 8
            • 9

            Loading...
            Quick Look - ??
            • hak-hak investor...
            • perlindungan investor...
            • transparansi pasar keuangan...
            • regulasi investasi...
            • hak kepemilikan aset...