JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 189 hasil yang relevan dengan "kebijakan belanja pemerintah dan dampaknya pada sektor riil "
Dalam 0.067 detik
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | KEUANGAN PEMERINTAH
188/PMK.05/2018

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
TATA CARA | TAHUN ANGGARAN 2019
206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 20 Feb 2023
  • Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
220/PMK.01/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia ...

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
07/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing I...

  • Ditetapkan: 18 Jan 2010
  • Diundangkan: 18 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
NATIONAL SINGLE WINDOW | PEDOMAN
63/PMK.01/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan Dalam Rangka Pembangunan dan Penerapan Indonesia Nat...

  • Ditetapkan: 06 Jun 2018
  • Diundangkan: 21 Jun 2018
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | APBN
UU 41 TAHUN 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Okt 2008
  • Diundangkan: 11 Okt 2008
Thumbnail
OTORITAS JASA KEUANGAN
UU 21 TAHUN 2011

Otoritas Jasa Keuangan

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011
Thumbnail
INDEKS FISKAL | PERENCANAAN PENDANAAN
54/PMK.07/2012

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran ...

  • Ditetapkan: 16 Apr 2012
  • Diundangkan: 16 Apr 2012

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • kebijakan belanja pemerintah...
  • dampak ekonomi sektor riil...
  • efektivitas anggaran publik...
  • peran kementerian keuangan dalam pengelolaan belanja...
  • analisis dampak sosial ekonomi belanja pemerintah...