JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 158 hasil yang relevan dengan "ketentuan PBB "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | PEMBERIAN
82/PMK.03/2017

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

  • Ditetapkan: 20 Jun 2017
  • Diundangkan: 20 Jun 2017
  • Terjemahan

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PAJAK | SURAT TAGIHAN
78/PMK.03/2016

Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

  • Ditetapkan: 11 Mei 2016
  • Diundangkan: 11 Mei 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
38 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
    139/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 07 Okt 2019
    • Diundangkan: 01 Jan 1900
    • Konsolidasi

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    3/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
      44/PMK.02/2021

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2020 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hul...

      • Ditetapkan: 05 Mei 2021
      • Diundangkan: 31 Mei 2021
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      211/PMK.07/2022

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

      • Ditetapkan: 27 Des 2022
      • Diundangkan: 28 Des 2022

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      19/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        6/PUU-XVIII/2020

        Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          6/PUU-XVIII/2020

          menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 7
            • 8
            • 9
            • ...
            • 16

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pembangunan berkelanjutan PBB...
            • kebijakan keuangan global PBB...
            • pengelolaan anggaran PBB...
            • pelaksanaan SDGs Kementerian Keuangan...
            • transparansi anggaran internasional...