JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 124 hasil yang relevan dengan "kinerja pengadilan "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
10/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RITEL | SURAT UTANG NEGARA
    27/PMK.08/2020

    Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

    • Ditetapkan: 30 Mar 2020
    • Diundangkan: 30 Mar 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | PENGELOLAAN
    PMK 145 TAHUN 2023

    Pengelolaan Dana Desa

    • Ditetapkan: 27 Des 2023
    • Diundangkan: 28 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA DOMESTIK
    31/PMK.08/2018

    Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

    • Ditetapkan: 29 Mar 2018
    • Diundangkan: 29 Mar 2018

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    59/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
      3/PUU-XVII/2019

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XVIII/2020

        Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | STATUTA
          189/PMK.01/2016

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.01/2016 tentang Statuta Politeknik Keuangan Negara Stan.

          • Ditetapkan: 05 Des 2016
          • Diundangkan: 05 Des 2016

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 7
          • 8
          • 9
          • ...
          • 13

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kinerja pengadilan...
          • efisiensi sistem peradilan...
          • transparansi proses hukum...
          • pengelolaan anggaran pengadilan...
          • evaluasi layanan publik pengadilan...