JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 123 hasil yang relevan dengan "layanan pembayaran berbasis QR code "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SUBSIDI LISTRIK | PENGHITUNGAN
44/PMK.02/2017

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

  • Ditetapkan: 27 Mar 2017
  • Diundangkan: 27 Mar 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
6/PUU-XVIII/2020

Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    6/PUU-XVIII/2020

    menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      39 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAKSANAAN ANGGARAN | PEMBAYARAN
        204/PMK.05/2020

        Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

        • Ditetapkan: 17 Des 2020
        • Diundangkan: 18 Des 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | WAJIB PAJAK | INSENTIF PAJAK
        9/PMK.03/2021

        Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

        • Ditetapkan: 01 Feb 2021
        • Diundangkan: 02 Feb 2021

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
        6/PMK.05/2019

        Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

        • Ditetapkan: 29 Jan 2019
        • Diundangkan: 29 Jan 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        234/PMK.05/2020

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2020
        • Diundangkan: 30 Des 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | COVID-19
        110/PMK.03/2020

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

        • Ditetapkan: 14 Agu 2020
        • Diundangkan: 14 Agu 2020

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
        199/PMK.012/2020

        Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

        • Ditetapkan: 16 Des 2020
        • Diundangkan: 17 Des 2020
        • 1
        • ...
        • 7
        • 8
        • 9
        • ...
        • 13

        Loading...
        Quick Look - ??
        • layanan pembayaran QR code...
        • efisiensi transaksi digital...
        • keamanan pembayaran elektronik...
        • inovasi sistem pembayaran...
        • integrasi teknologi keuangan...