JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 114 hasil yang relevan dengan "manajemen piutang "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | SISTEM AKUNTANSI
216/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PUU-IX/2011

Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    87/PMK.01/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 11 Jun 2019
    • Diundangkan: 11 Jun 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BADAN LAYANAN UMUM
    136/PMK.05/2016

    Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 13 Sep 2016
    • Diundangkan: 13 Sep 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    UU 11 TAHUN 2020

    Cipta Kerja

    • Ditetapkan: 02 Nov 2020
    • Diundangkan: 02 Nov 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
    225/PMK.05/2016

    Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    62/PUU-XI/2013

    Pengujian UU Nomor 17/2003

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      AIR MINUM | REKENING DANA INVESTASI
      114/PMK.05/2012

      Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusaha...

      • Ditetapkan: 04 Jul 2012
      • Diundangkan: 04 Jul 2012

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
      14/PMK.09/2017

      Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

      • Ditetapkan: 13 Feb 2017
      • Diundangkan: 13 Feb 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
      138/PMK.01/2018

      Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 01 Okt 2018
      • 1
      • ...
      • 7
      • 8
      • 9
      • ...
      • 12

      Loading...
      Quick Look - ??
      • manajemen piutang pemerintah...
      • optimalisasi pendapatan negara...
      • kebijakan pengelolaan piutang...
      • integrasi sistem keuangan daerah...
      • peningkatan efisiensi pemungutan pajak...