JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 104 hasil yang relevan dengan "manfaat layanan perpajakan "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
194/PMK.02/2021

Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquified Petroleum Gas Terhadap Kenaikan Penerimaan...

  • Ditetapkan: 20 Des 2021
  • Diundangkan: 21 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 59 TAHUN 2020

Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 08 Okt 2020
  • Diundangkan: 12 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS PENERIMAAN
PP 69 TAHUN 2020

Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 07 Des 2020
  • Diundangkan: 07 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF PNBP | PENGELOLAAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PP 58 TAHUN 2020

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 08 Okt 2020
  • Diundangkan: 12 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
61/PMK.02/2020

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 29 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
224/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
      199/PMK.02/2021

      Tata Cara Revisi Anggaran

      • Ditetapkan: 24 Des 2021
      • Diundangkan: 27 Des 2021

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10
      • 11

      Loading...
      Quick Look - ??
      • manfaat layanan perpajakan untuk pembangunan ekonomi...
      • efisiensi administrasi perpajakan...
      • perlindungan hak dan kewajiban wajib pajak...
      • transparansi dan akuntabilitas pajak...
      • penguatan sistem perpajakan nasional...