JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 98 hasil yang relevan dengan "nilai wajar akuntansi "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
211/PMK.06/2018

Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
71/PMK.06/2015

Pengelolaan Aset Eks Kelolaan Pt Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan.

  • Ditetapkan: 31 Mar 2015
  • Diundangkan: 31 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BELANJA SUBSIDI | PERUBAHAN
217/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XVII/2019

Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
    109/PMK.04/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

    • Ditetapkan: 31 Jul 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ASET TETAP | ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
    1/PMK.06/2013

    Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 02 Jan 2013
    • Diundangkan: 03 Jan 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    11/PMK.04/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

    • Ditetapkan: 06 Feb 2019
    • Diundangkan: 06 Feb 2019
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
      263/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014
      • 1
      • ...
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10

      Loading...
      Quick Look - ??
      • nilai wajar akuntansi...
      • prinsip akuntansi melalui nilai wajar...
      • dampak nilai wajar pada laporan keuangan...
      • kebijakan kementerian keuangan terkait nilai wajar...
      • pengawasan nilai wajar dalam investasi pemerintah...