JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 115 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan pajak untuk investasi "
Dalam 0.041 detik
Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
UU 11 TAHUN 2020

Cipta Kerja

  • Ditetapkan: 02 Nov 2020
  • Diundangkan: 02 Nov 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PP 96 TAHUN 2021

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Ditetapkan: 09 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
IMPOR BARANG | TUJUAN EKSPOR
161/PMK.04/2018

Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 17 Des 2018
  • Diundangkan: 18 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | KONTRAK KERJA SAMA
89/PMK.06/2019

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 18 Jun 2019
  • Diundangkan: 18 Jun 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
EODB | PENGUSAHA KENA PAJAK | NPWP
147/PMK.03/2017

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

  • Ditetapkan: 31 Okt 2017
  • Diundangkan: 30 Okt 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
49/PUU-XVIII/2020

Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    37/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 7
      • 8
      • 9
      • ...
      • 12

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pemanfaatan pajak dalam investasi...
      • insentif pajak untuk sektor investasi...
      • pajak dan pengembangan ekonomi daerah...
      • strategi investasi dengan bertopang pajak...
      • kebijakan pajak untuk mendorong investasi nasional...