JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15825 (Release-33)

    Ditemukan 134 hasil yang relevan dengan "pengelolaan utang publik "
    Dalam 0.029 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
      217/PMK.01/2018

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      PMK 135 TAHUN 2023

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Des 2023
      • Diundangkan: 11 Des 2023
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      59/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
        234/PMK.01/2015

        Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 21 Des 2015
        • Diundangkan: 21 Des 2015

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        234/PMK.05/2020

        Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

        • Ditetapkan: 30 Des 2020
        • Diundangkan: 30 Des 2020
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBIAYAAN | TRANSAKSI | SURAT UTANG NEGARA
        95/PMK.08/2014

        Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung.

        • Ditetapkan: 28 Mei 2014
        • Diundangkan: 28 Mei 2014

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        HUKUM UMUM
        Warta BPHN Tahun Ke V Edisi XXIII September - Desember 2018

        BPHN

        • Diterbitkan: 01 Sep 2018

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PASAR PERDANA DOMESTIK
        31/PMK.08/2018

        Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

        • Ditetapkan: 29 Mar 2018
        • Diundangkan: 29 Mar 2018

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEMBIAYAAN | PRIVATE PLACEMENT | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
        239/PMK.08/2012

        Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

        • Ditetapkan: 26 Des 2012
        • Diundangkan: 26 Des 2012

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 7
        • 8
        • 9
        • ...
        • 14
        Quick Look - ??