JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 126 hasil yang relevan dengan "pengendalian internal pemerintah "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | PENGAWASAN INTERN
237/PMK.09/2016

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
46/PUU-X/2012

Uji materi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari h...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BENDAHARA UMUM NEGARA | PELAKSANAAN ANGGARAN
    204/PMK.09/2015

    Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 13 Nov 2015
    • Diundangkan: 17 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    54/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      234/PMK.05/2020

      Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

      • Ditetapkan: 30 Des 2020
      • Diundangkan: 30 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGENDALIAN | GRATIFIKASI
      7/PMK.09/2017

      Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 27 Jan 2017
      • Diundangkan: 27 Jan 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
      199/PMK.012/2020

      Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

      • Ditetapkan: 16 Des 2020
      • Diundangkan: 17 Des 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
      241/PMK.05/2012

      Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

      • Ditetapkan: 27 Des 2012
      • Diundangkan: 27 Des 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI DAN TATAKERJA | PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
      135/PMK.01/2011

      Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

      • Ditetapkan: 18 Agu 2011
      • Diundangkan: 18 Agu 2011

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 7
      • 8
      • 9
      • ...
      • 13

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengendalian internal pemerintah...
      • audit internal kementerian keuangan...
      • transparansi anggaran publik...
      • manajemen risiko keuangan negara...
      • akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan...