JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 201 hasil yang relevan dengan "peran fintech dalam perpajakan digital "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
BIDANG PERBENDAHARAAN | KEUANGAN PEMERINTAH
188/PMK.05/2018

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
BIDANG UMUM | SUMBER DAYA MANUSIA
216/PMK.01/2018

Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
PENANGANAN BENCANA | PROVINSI SUMATERA UTARA
PP 32 TAHUN 2007

Pemberian Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Bencana Alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

  • Ditetapkan: 22 Mei 2007
  • Diundangkan: 22 Mei 2007
Thumbnail
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA | TATA CARA PELAKSANAAN
160/PMK.05/2015

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 19 Agu 2015
  • Diundangkan: 19 Agu 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
TAHUN 2010 | KEMENTRIAN KEUANGAN
59/PMK.09/2010

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.

  • Ditetapkan: 09 Mar 2010
  • Diundangkan: 09 Mar 2010
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | APBN
UU 41 TAHUN 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 11 Okt 2008
  • Diundangkan: 11 Okt 2008
Thumbnail
EKONOMI | KAWASAN
UU 39 TAHUN 2009

Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 14 Okt 2009
  • Diundangkan: 14 Okt 2009
Thumbnail
PENGADILAN PAJAK
UU 14 TAHUN 2002

Pengadilan Pajak

  • Ditetapkan: 12 Apr 2002
  • Diundangkan: 12 Apr 2002
  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 21

Loading...
Quick Look - ??
  • peran fintech dalam perpajakan digital...
  • inovasi teknologi dalam pemungutan pajak...
  • dampak fintech terhadap pendapatan pajak negara...
  • digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia...
  • kolaborasi antara fintech dan pemerintah dalam pengelolaan pajak...