JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 113 hasil yang relevan dengan "platform e-commerce produk pertanian "
Dalam 0.074 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
13/KM.4/2023

Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor

  • Ditetapkan: 08 Mei 2023
  • Diundangkan: 08 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 91 TAHUN 2023

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 08 Sep 2023
  • Diundangkan: 11 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
109/PMK.04/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

  • Ditetapkan: 31 Jul 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
11/PMK.04/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

  • Ditetapkan: 06 Feb 2019
  • Diundangkan: 06 Feb 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
199/PMK.012/2020

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYELENGGARAAN | KAWASAN EKONOMI
PP 1 TAHUN 2020

Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 06 Jan 2020
  • Diundangkan: 08 Jan 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
5/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
    79/PMK.010/2020

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

    • Ditetapkan: 03 Jul 2020
    • Diundangkan: 03 Jul 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG IMPOR | PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
    34/PMK.010/2017

    Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang L...

    • Ditetapkan: 01 Mar 2017
    • Diundangkan: 01 Mar 2017

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 7
    • 8
    • 9
    • ...
    • 12

    Loading...
    Quick Look - ??
    • e-commerce pertanian...
    • digitalisasi produk pertanian...
    • akses pasar untuk petani...
    • inovasi finansial pertanian...
    • kebijakan pendanaan agribisnis...