JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 825 hasil yang relevan dengan "kebijakan perpajakan untuk mendukung industri "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | DISKONTO SUARAT PERBENDAHARAAN NEGARA
    PP 11 TAHUN 2006

    Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

    • Ditetapkan: 15 Apr 2006
    • Diundangkan: 15 Apr 2006
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PARTAI POLITIK | BANTUAN KEUANGAN
    PP 29 TAHUN 2005

    Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

    • Ditetapkan: 19 Jul 2005
    • Diundangkan: 19 Jul 2005

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    128/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
      143/PMK.010/2009

      Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
      143.1/PMK.01/2009

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
      Kpres 103 TAHUN 2001

      Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

      • Ditetapkan: 13 Sep 2001
      • Diundangkan: 13 Sep 2001
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      PP 21 TAHUN 2004

      Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • ...
      • 79
      • 80
      • 81
      • 82
      • 83

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan perpajakan industri...
      • insentif pajak untuk investasi...
      • reformasi perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi...
      • kepatuhan pajak perusahaan...
      • skema pajak untuk pengembangan UMKM...