JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 879 hasil yang relevan dengan "pengawasan keuangan negara "
Dalam 0.056 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEMERIKSAAN
231/PMK.02/2009

Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

  • Ditetapkan: 28 Des 2009
  • Diundangkan: 28 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | ASSESSMENT CENTER
219/PMK.01/2017

Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
12/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGADAAN BARANG/JASA | TATACARA PENGAJUAN
    194/PMK.02/2011

    Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    • Ditetapkan: 01 Des 2011
    • Diundangkan: 01 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN DANA | TATACARA PENYEDIAAN
    121/PMK.02/2011

    Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2011
    • Diundangkan: 01 Agu 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA | PERTUKARAN
    60/PMK.03/2014

    Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information).

    • Ditetapkan: 27 Mar 2014
    • Diundangkan: 27 Mar 2014
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    45/PUU-X/2012

    Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
        248/PMK.05/2012

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 28 Des 2012
        • Diundangkan: 28 Des 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        35/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 79
          • 80
          • 81
          • ...
          • 88

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengelolaan anggaran negara...
          • audit keuangan publik...
          • transparansi laporan keuangan...
          • pengendalian internal sektor publik...
          • pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana...