JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 879 hasil yang relevan dengan "pengawasan keuangan negara "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | ASET EKS | BARANG MILIK NEGARA
240/PMK.06/2012

Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 27 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | PELAKSANA
241/PMK.01/2015

Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 22 Des 2015
  • Diundangkan: 22 Des 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENIMBUNAN | PENGELUARAN
226/PMK.04/2014

Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

  • Ditetapkan: 17 Des 2014
  • Diundangkan: 17 Des 2014
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
    268/PMK.03/2015

    Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
    223/PMK.05/2015

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

    • Ditetapkan: 15 Des 2015
    • Diundangkan: 15 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
    03/PMK.06/2011

    Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

    • Ditetapkan: 05 Jan 2011
    • Diundangkan: 06 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      71/PUU-IX/2011

      Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        30/PUU-X/2012

        Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 80
          • 81
          • 82
          • ...
          • 88

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengelolaan anggaran negara...
          • audit keuangan publik...
          • transparansi laporan keuangan...
          • pengendalian internal sektor publik...
          • pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana...