JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 840 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam pengadaan proyek pemerintah "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
259/PMK.04/2010

Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

  • Ditetapkan: 31 Des 2010
  • Diundangkan: 31 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
    PP 38 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    1/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PELAKSANA TUGAS
      117/PMK.01/2009

      Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 25 Jun 2009
      • Diundangkan: 25 Jun 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 72 TAHUN 2004

      Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      • Ditetapkan: 06 Sep 2004
      • Diundangkan: 06 Sep 2004

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
      120/PMK.02/2010

      Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

      • Ditetapkan: 14 Jun 2010
      • Diundangkan: 14 Jun 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
      235/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTAHANAN NEGARA | PEMBEBASAN BEA MASUK
      107/PMK.04/2009

      Pembebasab Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergun...

      • Ditetapkan: 12 Jun 2009
      • Diundangkan: 12 Jun 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
      134/PMK.06/2009

      Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

      • Ditetapkan: 24 Agu 2009
      • Diundangkan: 24 Agu 2009

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 80
      • 81
      • 82
      • 83
      • 84

      Loading...
      Quick Look - ??
      • transparansi pengadaan pemerintah...
      • akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran...
      • sistem e-procurement yang efektif...
      • partisipasi publik dalam pengadaan...
      • pengawasan dan evaluasi proyek pemerintah...