JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 846 hasil yang relevan dengan "e-commerce dan tanggung jawab pajak "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
113/PMK.02/2009

Rekening Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 23 Jun 2009
  • Diundangkan: 23 Jun 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
162/PMK.07/2009

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

  • Ditetapkan: 04 Nov 2009
  • Diundangkan: 04 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
234/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
27/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PP 3 TAHUN 2008

    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
    224/PMK.07/2009

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Des 2009
    • Diundangkan: 23 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
    PP 6 TAHUN 2007

    Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

    • Ditetapkan: 08 Jan 2007
    • Diundangkan: 08 Jan 2007

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85

    Loading...
    Quick Look - ??
    • e-commerce pajak...
    • tanggung jawab pajak e-commerce...
    • regulasi pajak digital...
    • kepatuhan pajak pelaku e-commerce...
    • kebijakan perpajakan untuk platform online...