JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 877 hasil yang relevan dengan "Pengawasan keuangan negara "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-VI/2008

    Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
      PP 2 TAHUN 2009

      Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

      • Ditetapkan: 16 Feb 2009
      • Diundangkan: 16 Feb 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
      24/PMK.04/2011

      Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

      • Ditetapkan: 07 Feb 2011
      • Diundangkan: 07 Feb 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LELANG | PETUNJUK PELAKSANAAN
      93/PMK.06/2010

      Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

      • Ditetapkan: 23 Apr 2010
      • Diundangkan: 23 Apr 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
      PP 29 TAHUN 2009

      Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

      • Ditetapkan: 24 Mar 2009
      • Diundangkan: 24 Mar 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAYANAN UMUM | PIUTANG
      230/PMK.05/2009

      Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 28 Des 2009
      • Diundangkan: 28 Des 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
      157/PMK.04/2009

      Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

      • Ditetapkan: 12 Okt 2009
      • Diundangkan: 12 Okt 2009

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 83
      • 84
      • 85
      • ...
      • 88

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Pengawasan keuangan negara...
      • Akuntabilitas pengelolaan anggaran...
      • Transparansi laporan keuangan...
      • Peran auditor internal pemerintah...
      • Efisiensi penggunaan anggaran negara...