JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 922 hasil yang relevan dengan "APBN "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
241/PMK.05/2012

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

  • Ditetapkan: 27 Des 2012
  • Diundangkan: 27 Des 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
77/PMK.05/2009

Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 21 Apr 2009
  • Diundangkan: 21 Apr 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
44/PUU-IX/2011

Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PENYEDIAAN | DANA PENYELENGGARAAN
    98/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos.

    • Ditetapkan: 15 Mei 2009
    • Diundangkan: 15 Mei 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENSIUN POKOK | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    PP 14 TAHUN 2008

    Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
    228/PMK.05/2010

    Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

    • Ditetapkan: 20 Des 2010
    • Diundangkan: 20 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    12/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
      242/PMK.07/2011

      Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

      • Ditetapkan: 27 Des 2011
      • Diundangkan: 27 Des 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        73 P/HUM/2013

        Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 84
          • 85
          • 86
          • ...
          • 93

          Loading...
          Quick Look - ??
          • APBN 2024...
          • pengelolaan fiskal...
          • kebijakan anggaran negara...
          • pendanaan infrastruktur...
          • perencanaan anggaran kementerian keuangan...