JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 894 hasil yang relevan dengan "Monitoring dan Evaluasi Program APBN "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERENCANAAN
PP 44 TAHUN 2004

Perencanaan Hutan

  • Ditetapkan: 18 Okt 2004
  • Diundangkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
235/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

  • Ditetapkan: 23 Des 2011
  • Diundangkan: 23 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
228/PMK.05/2010

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PELAKSANAAN ANGGARAN
30/PMK.08/2012

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

  • Ditetapkan: 23 Feb 2012
  • Diundangkan: 23 Feb 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
PP 7 TAHUN 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2008
  • Diundangkan: 04 Feb 2008

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
134/PMK.06/2009

Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

  • Ditetapkan: 24 Agu 2009
  • Diundangkan: 24 Agu 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BANTUAN SOSIAL | BELANJA
    81/PMK.05/2012

    Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 01 Jun 2012
    • Diundangkan: 01 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PP 3 TAHUN 2008

    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011
    • 1
    • ...
    • 85
    • 86
    • 87
    • ...
    • 90

    Loading...
    Quick Look - ??
    • Monitoring Program APBN...
    • Evaluasi Kinerja Anggaran...
    • Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara...
    • Indikator Keberhasilan Program APBN...
    • Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran...