JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 964 hasil yang relevan dengan "integrasi data pajak dengan API "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
30/PUU-X/2012

Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    97/PUU-X/2012

    PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      64/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        48/PUU-XI/2013

        PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
          14/PMK.09/2017

          Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

          • Ditetapkan: 13 Feb 2017
          • Diundangkan: 13 Feb 2017
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG KEPABEANAN | PENGEMBALIAN BEA MASUK
          274/PMK.04/2014

          Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga di Bidang Kepabeanan.

          • Ditetapkan: 31 Des 2014
          • Diundangkan: 31 Des 2014

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TATA CARA PENYETORAN | BIDANG ANGGARAN
          5/PMK.02/2013

          Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen.

          • Ditetapkan: 02 Jan 2013
          • Diundangkan: 02 Jan 2013

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PETUNJUK PELAKSANAAN | LELANG
          27/PMK.06/2016

          Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

          • Ditetapkan: 19 Feb 2016
          • Diundangkan: 19 Feb 2016
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
          33/PMK.06/2012

          Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

          • Ditetapkan: 23 Feb 2012
          • Diundangkan: 24 Feb 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BMN | PENGELOLAAN | ASET LAIN-LAIN
          123/PMK.06/2013

          Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Lain-Lain.

          • Ditetapkan: 27 Agu 2013
          • Diundangkan: 29 Agu 2013

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 85
          • 86
          • 87
          • ...
          • 97

          Loading...
          Quick Look - ??
          • integrasi data pajak API...
          • sistem informasi perpajakan...
          • otomisasi laporan pajak...
          • pengelolaan data keuangan...
          • teknologi informasi untuk transparansi pajak...