JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 2.071 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.015 detik
    Thumbnail
    KABUPATEN MALAKA | PEMBENTUKAN
    UU 3 TAHUN 2013

    Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

    • Ditetapkan: 11 Jan 2013
    • Diundangkan: 12 Jan 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PERTAMBANGAN BATUBARA | KERINGANAN BEA MASUK
    116/PMK.04/2019

    Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam Rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pe...

    • Ditetapkan: 13 Agu 2019

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | KEPEMILIKAN
    218/PMK.06/2015

    Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 07 Des 2015
    • Diundangkan: 08 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    7/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

    • Ditetapkan: 02 Jan 2013
    • Diundangkan: 02 Jan 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    KABUPATEN MAHAKAM ULU | PEMBENTUKAN
    UU 2 TAHUN 2013

    Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

    • Ditetapkan: 11 Jan 2013
    • Diundangkan: 11 Jan 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEGAWAI NEGERI | BULAN KETIGA BELAS
    PP 48 TAHUN 2013

    Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

    • Ditetapkan: 20 Jun 2013
    • Diundangkan: 20 Jun 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    STANDAR BIAYA MASUKAN | TAHUN ANGGARAN 2016
    65/PMK.02/2015

    Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 26 Mar 2015
    • Diundangkan: 26 Mar 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PENAMBAHAN | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 91 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada International Fund For Agricultural Development.

    • Ditetapkan: 25 Okt 2012
    • Diundangkan: 25 Okt 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PERALATAN TELEKOMUNIKASI
    129/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PERUBAHAN | PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
    227/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 85
    • 86
    • 87
    • ...
    • 208
    Quick Look - ??