JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 922 hasil yang relevan dengan "APBN "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
187/PMK.02/2010

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

  • Ditetapkan: 26 Okt 2010
  • Diundangkan: 26 Okt 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
MONITORING | HIBAH
33/PMK.08/2010

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Publikasi, dan Dokumentasi Pinjaman dan/atau Hibah Pemerintah.

  • Ditetapkan: 12 Feb 2010
  • Diundangkan: 12 Feb 2010

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
124/PMK.02/2009

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2009
  • Diundangkan: 24 Jul 2009

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
87/PMK.05/2009

Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 30 Apr 2009
  • Diundangkan: 30 Apr 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
230/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Hibah.

  • Ditetapkan: 21 Des 2011
  • Diundangkan: 21 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENEMPATAN LANGSUNG | PENERBITAN DAN PENJUALAN
75/PMK.08/2009

Penerbitan dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

  • Ditetapkan: 17 Apr 2009
  • Diundangkan: 17 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
104/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MPR | DPD
    UU 27 TAHUN 2009

    Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Agu 2009
    • Diundangkan: 29 Agu 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
    234/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 23 Des 2011
    • Diundangkan: 23 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG RAMPASAN | BARANG GRATIFIKASI
    03/PMK.06/2011

    Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

    • Ditetapkan: 05 Jan 2011
    • Diundangkan: 06 Jan 2011

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 86
    • 87
    • 88
    • ...
    • 93

    Loading...
    Quick Look - ??
    • APBN 2024...
    • pengelolaan anggaran negara...
    • kebijakan fiskal Indonesia...
    • kontribusi APBN terhadap pembangunan...
    • transparansi penggunaan dana APBN...