JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | TAHUN ANGGARAN 2009
    228/PMK.07/2009

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 23 Des 2009
    • Diundangkan: 23 Des 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
    224/PMK.07/2009

    Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 23 Des 2009
    • Diundangkan: 23 Des 2009
    Thumbnail
    KAWASAN | PELAYANAN PABEAN
    232/PMK. 04/2009

    Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA | INFRASTRUKTUR
    229/PMK.01/2009

    Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PEMERIKSAAN
    231/PMK.02/2009

    Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | PIUTANG
    230/PMK.05/2009

    Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009
    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | MODAL SAHAM
    PP 77 TAHUN 2009

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009
    Thumbnail
    OBJEK PAJAK PENGASILAN | PENANAMAN MODAL
    234/PMK.03/2009

    Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2009
    • Diundangkan: 29 Des 2009
    Thumbnail
    SURAT BERHARGA NEGARA | PASAR INTERNASIONAL
    233/PMK.011/2009

    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional untuk Tahun Anggaran 200...

    • Ditetapkan: 29 Des 2009
    • Diundangkan: 29 Des 2009
    Thumbnail
    KEBIJAKAN PERBERASAN
    INPRES 7 TAHUN 2009

    Kebijakan Perberasan.

    • Ditetapkan: 29 Des 2009
    • 1
    • ...
    • 86
    • 87
    • 88
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??